Keberhasilan Implementasi Wawasan nusantara

Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

     Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang beroriantasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air. Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan – tantangan dewasa ini. Karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk :

1.    Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta Hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan           kehidupannya negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki Wawasan Nusantara guna mencapai cita – cita dan tujuan nasional.

3.  konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara.                                         

Implementasi Wawasan Nusantara

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

a.       Implementasi dalam kehidupan politik,

b.      Implementasi dalam kehidupan Ekonomi,

c.       Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya,

d.      Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan

 Kehidupan Politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

1.    Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2.    Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hokum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

3.    Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.

4.    Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.

5.    Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatic ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

 Kehidupan ekonomi

1.    Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas,hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.

2.    Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.

3.    Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Kehidupan sosial

1.    Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segibudaya,status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.

2.    Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

Kehidupan pertahanan dan keamanan

Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan.

1.    Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

2.    Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.

3.    Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

     Tantangan-tantangan Implementasi Wawasan Nusantara antara lain :

1.       Pemberdayaan masyarakat.

2.        Dunia Tanpa Batas

3.       Era baru Kapitalisme

4.       Kesadaran Warga antara lain :

a.     Mengerti, memahami, mengahayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan negara

b.    Mengerti , memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara,bahwa dalam menyelenggarakankehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga warga negara memiliki cara pandang.

Agar kedua hal terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.

Referensi :

http://evisusanti1.blogspot.co.id/

http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=36

Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi Wawasan Nusantara

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercemin pada pola pikir, pola sikap dan tindaknya senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

a.     Implementasi dalam kehidupan politik, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat,mewujudkan pemerintahan yang  kuat.

b.     Implementasi dalam kehidupan ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang menjami pemenuhan  dan kemakmran rakyat secara merata.

c.      Implementasi dalam kehidupan sosial budaya,meciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan.

d.     Implementasi dalam kehiduupan pertahanan kemananan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air.

Sosialisasi Wawasan Nusantara

1.     Menurut sifat/cara penyampaian :

a.     Langsung                       - ceramah dan diskusi

b.     Tidak langsung              - media massa

2.     Menurut metode penyampaian :

a.     Ketauladanan

b.     Edukasi

c.      Komunikasi

d.     Integrasi

Tntangan Implementasi Nusantara :

       Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam aktivitas masyarakat mencapai tujuan nasional.

          Kondisi nasional (pembangunan) tidak merata mengakibatkan keterbelakangan merupakan ancaman integrasi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerrah tertinggal

1.     Duna Tanpa Batas 

a.     Perkembangan IPTEK 

Mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindak masyrakat dalam aspek kehidupan. 

b.     Kenichi Omahe dalam bukunya “Boderless World” dan “The End of Nation Statet “ menyatakan : perkembangan masyrakat global, batas wilayah negara dalam arti geografi, namun kehidupan satu negara tidak dapat membatasi kekuatan global.

2.     Era Baru Kapatalisme 

a.     Sloan dan Zureker 

Dalam Bukunya “ Dictonery of Economics” Kapatalisme suatu sistem didasarkan hak milik atas macam macam barang individu untuk perjanjian dengan pihak lain. Dalam aktivitas ekonomi yang dipilih berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. 

b.     Lester Thurow 

Dalam bukunya “The Future of Capatalism” menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru kapatalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan sosialis. Di era baru kapalisme, neara kapatais dalam rangka mempertahankan eksitensinya di bidang ekonomi. 

3.     Kesadaran Warga Negara 

a.     Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban 

Manusia Indonesia mempumyai kedudukan, hak dan kkewajiban yang sama. 

b.     Kesadaran bela negara 

Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan iaah perjuangan non fisik untuk mengrangi latarbelakang kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek. 

Dalam perjuangan non fisik, mengalami penurunan yang ajam dibanding perjuangan fisik.

Prospek Implementasi Wawasan Nusantara

           

            Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sebagai berikut :

1.     Global Paradox menyatakan negara harus mampu memeberikan eranan besar kepada rakyat 
2.     Bordless World dan The End Of Ntion State menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi akan menembus batas tersebut. 
3.     The Future of Capatalism menyatakan strategi baru kapatalisme ialah megupayakan keseimbangan antara kepentingan individudengan masyarakat serta antara negara maju dengan berkembang. 
4.     Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama. 
5.     The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanaya peranan yang leih besar dari pasar teknologi baru mengantar terwujudnya masyaraat baru 

Dari rumusan-rumusan di atas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu  adanya persatuan, sehingga berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. 

Dalam Implementasinya perlu lebih di berdayakan peranan derah dan rakyat kecil, dan apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan kepemipinan nasiona, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif.  

Referensi :

http://elearning.gunadarma.ac.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=36